Wapres Ma'ruf Amin Resmikan 26 Mal Pelayanan Publik Termasuk Kota Batu

Wapres Ma'ruf Amin Resmikan 26 Mal Pelayanan Publik Termasuk Kota Batu
Wapres Ma'ruf Amin Resmikan 26 Mal Pelayanan Publik Termasuk Kota Batu

AGROPOLITAN.TV-Jakarta-Keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan salah satu wujud reformasi birokrasi di Indonesia. 

MPP ini sekaligus menggambarkan bahwa seluruh pihak berkomitmen kuat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin meresmikan 26 MPP di Istana Wapres di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, Senin (5/12/2022).

Dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB ini juga dilaksanakan Pencanangan Reformasi Birokrasi Tematik.

Wali Kota Batu, Dra Hj Dewanti Rumpoko, menyaksikan peresmian MPP "Among Warga" Kota Batu oleh Wapres Ma'ruf Amin bersama MenPANRB Azwar Anas. 

Wapres secara khusus menyampaikan 5 (lima) arahan kepada lembaga terkait untuk mengembangkan MPP agar kualitas layanan publik dapat semakin meningkat.

“Pertama, Kementerian PANRB segera rumuskan dan laksanakan terobosan MPP yang lebih dinamis melalui platform digital,” ujar Wapres.

Yang kedua, Kementerian Investasi harus menyempurnakan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS).

“Saya masih mendengar adanya keluhan dan isu pada layanan OSS di kabupaten/kota. Untuk itu, OSS kiranya dapat segera diintegrasikan dengan MPP Digital,” tuturnya.

Ketiga, bagi daerah yang kapasitas fiskalnya rendah harus mendapat perhatian lebih melalui tambahan anggaran.

“Bappenas dan Kementerian Keuangan agar memberikan dukungan anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Pemerintah Daerah, khususnya bagi daerah yang kapasitas fiskalnya rendah,” jelas Wapres.

Selanjutnya, Bagi para pemimpin daerah diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi satu kesatuan dalam MPP yang telah dibangun.

“Para Gubernur, Bupati dan Sekda berkomitmen kuat dan bersama-sama mengintegrasikan berbagai jenis layanan OPD dalam satu penyelenggaraan MPP,” ungkap Wapres.

Terakhir, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Menteri Dalam Negeri bersama Sekretaris Eksekutif KPRBN agar menyelesaikan Desain MPP Digital sehingga dapat diadopsi di berbagai daerah.

“Setelah diujicobakan di daerah terpilih, harapannya desain ini dapat segera direplikasi di daerah lain, sehingga target capaian MPP di semua kabupaten/kota tahun 2024 dapat dipastikan capaiannya,” ujarnya.

MPP Among Warga Kota Batu saat ini sudab terintegrasi dengan 26 UPP dengan 207 layanan kepada masyarakat. (Daniel/Prokopim/yc)