Walikota Batu Sampaikan Arah Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2023

Dalam rapat paripurna penyampaian nota pengantar rancangan KUAPPAS tahun anggaran 2023 yaitu terkait arah Kebijakan belanja daerah tahun 2023. Bahwa dengan adanya keterbatasan pendapatan, maka perlu diikuti dengan kebijakan pengelolaan penggunaan anggaran belanja daerah secara tepat dan terarah serta efisien dan efektif.

Walikota Batu Sampaikan Arah Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2023

AGROPOLITAN. TV – Kota Batu. Adapun arah kebijakan belanja tahun 2023 yaitu belanja daerah difokuskan dan diupayakan semaksimal mungkin dapat memenuhi mandatory spending atau belanja-belanja yang menjadi urusan wajib pelayanan dasar seperti sektor pendidikan dan kesehatan, belanja untuk pemulihan ekonomi, belanja insfrastruktur serta belanja transfer ke desa, dengan tetap memperhatikan kebutuhan akan penyelesaian permasalahan pembangunan yang mendesak. Selain itu, belanja daerah juga diarahkan untuk menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan dengan berpedoman pada peraturan berlaku dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Serta mengalihkan dan atau mengurangi belanja yang konsumtif dan kurang produktif. Belanja-belanja tersebut harus dilakukan efisiensi dan dialihkan menjadi belanja produktif dengan tetap mempedomani prioritas dan fokus program kegiatan yang telah dituangkan dalam RKPD tahun 2023 maupun Renja Perangkat daerah tahun 2023. Yang antara lain, mendahulukan rincian belanja wajib untuk kebutuhan operasional dan birokrasi (basic spending).

Sedangkan Kebutuhan belanja barang, jasa dan modal pendukung operasional pelayanan kantor, disusun berdasarkan rencana kebutuhan barang (RKBMD) yang telah disusun secara efektif, efisien, obyektif dan terukur dengan menunda pemenuhan kebutuhan yang sifatnya
tidak urgent dan atau tidak mendesak serta dapat ditunda pengadaannya pada semester awal APBD tahun 2023, untuk nanti diusulkan kembali dalam perubahan APBD tahun 2023. Kebutuhan belanja Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN dihitung dan diinput untuk 12 (dua belas) bulan dengan mengutamakan rincian belanja intervensi program kegiatan prioritas sesuai urusan yang diampu (intervention spending).

Yaitu langkah lanjutan dalam upaya penanganan dan penguatan sektor sosial ekonomi, baik untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 dan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) maupun tindak lanjut kebijakan sektoral tahun sebelumnya yang mencakup penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan sosial kemasyarakatan.

Serta Percepatan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang perkotaan yang berkelanjutan disinergikan dengan proyek strategis daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan pada RPD tahun 2023 yang meliputi pencapaian target sasaran makro ekonomi, pemenuhan target sasaran pembangunan tahun pertama RPD 2023-2026, hasil reses - pokok – pokok pikiran DPRD, aspirasi masyarakat hasil musrenbang dan penuntasan kegiatan tematik sektoral kewilayahan mengakomodasi hasil usulan musrenbang dan aspirasi langsung masyarakat, sesuai dengan penjabaran pada target kinerja masing-masing perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah tahun 2023.

Untuk belanja hibah dan bantuan sosial diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang mendukung program prioritas dan penyalurannya dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kelayakan dan kepatutan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setelah pemenuhan kebutuhan penyelenggarasaan urusan pemerintahan wajib dan pilihan.

JURNALIS : Abraham Patrikha Atv

EDITOR : Helmin Sao