Perubahan Perda Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Untuk Optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Salah satu peraturan pelaksanaan dari Undang - Undang Cipta Kerja, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut, telah ditindaklanjuti dengan lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diundangkan pada tanggal 2 Agustus 2021.

Perubahan Perda Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Untuk Optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Perubahan Perda Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Untuk Optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu

AGROPOLITAN.TV - Pada tataran Pemerintah Daerah, dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menyesuaikan DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Dan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka sesuai dengan amanah kedua Peraturan tersebut, harus ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

LIHAT VIDEO BERITA DI SINI

Di samping untuk menyesuaikan dengan peraturan pelaksanaan dari Undang - Undang Cipta Kerja, perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini perlu dilakukan, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 9 Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, kemudian ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi Penunjang  Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Tujuan akhir dari dilakukannya perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini adalah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu di Kota Batu dan pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak dirumpunkan dengan urusan pemerintahan lainnya yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Abraham Patrikha ATV