Pendapat DPRD Dalam Penetepan Raperda Kota Batu Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Selain terkait dengan raperda tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, 2 raperda yang ditetapkan bersama yaitu tentang fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap narkoba dan pentaan dan pemberdayaan PKL.

Pendapat DPRD Dalam Penetepan Raperda Kota Batu Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
Pendapat DPRD Dalam Penetepan Raperda Kota Batu Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

AGROPOLITAN.TV - Untuk Raperda Kota Batu tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kali Lima nantinya benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena semangat dari raperda ini bukan hanya dari sisi penertibannya, akan tetapi lebih kepada penataan dan pemberdayaan bagi pedagang kali lima yang nantinya dapat ditingkatkan statusnya menjadi usaha mikro kecil dan menengah. Selain itu, para pedagang kaki lima mengharapkan agar dalam pasal yang mengatur tentang penataan PKL dan Pendataan PKL baru untuk lebih dicermati lagi, karena dengan jumlah data pedagang kaki lima yang ada di Kota Batu saat ini masih belum secara maksimal mendapatkan perhatian dari pemerintah, Sehingga tidak perlu untuk pendataan PKL yang baru.

Berkaitan dengan penataan dan pendataan PKL, melalui raperda Penataan dan Peberdayaan Pedagang Kaki Lima ini nantinya akan lebih memprioritaskan PKL yang sudah ada sampai dengan saat ini sehingga bagi PKL yang sudah ada namun belum mendaftarkan untuk segera melakukan pendaftaran melalui ketua paguyuban masing-masing. Dengan demikian Pemerintah Daerah melalui Dinas Terkait akan lebih mudah dalam hal pendataan dan pemberdayaan PKL di Kota Batu.

LIHAT VIDEO BERITA DI SINI

Raperda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ini di buat dengan luwes, lugas dan transparan yang berkelanjutan untuk beberapa tahun kedepan sehingga seiring dengan perkembangan Kota Wisata Batu nantinya masih dapat memungkinkan untuk membuka zona-zona baru untuk kegiatan PKL yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Tidak kalah pentingnya dalam Raperda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ini adalah dalam hal penetapan lokasi PKL, yang mana Dinas Perhubungan sangat mengharapkan agar jangan sampai lokasi yang ditetapkan sebagai zona PKL khususnya di tepi jalan tidak tumpang tindih dengan lahan parkir yang menjadi kewenangan dari Dinas Perhubungan. Sehingga dalam hal ini Koordinasi dan sinergitas antar Dinas terkait sangat diperlukan sebelum ditetapkannya lokasi PKL dalam Peraturan Walikota nantinya.

 

Abraham Patrikha ATV