Ketua Umum PKB Ultimatum Mendag Mahalnya Migor
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar ultimatum Kementrian Perdagangan yang dianggap tidak mampu menyelesaikan permasalahan langka serta mahalnya minyak goreng saat ini. Bahkan Muhaimin meminta persoalan minyak goreng harus selesai sebelum mamasuki bulan suci Ramadhan.
saifulakbar 
AGROPOLITAN.TV - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar ultimatum Kementrian Perdagangan yang dianggap tidak mampu menyelesaikan permasalahan langka serta mahalnya minyak goreng saat ini. Bahkan Muhaimin meminta persoalan minyak goreng harus selesai sebelum mamasuki bulan suci Ramadhan.
Hal tersebut ditegaskan langsung oleh Muhaimin saat meresmikan asrama serta menandatangani prasasti Balai Latihan Kerja Komunitas Pesantren se Kabupaten Malang di Ponpes Ar-Rifai 2 Gondanglegi Jum'at Siang. Menurut Muhaimin, negara tidak boleh kalah oleh segelintir pengusaha yang menguasai crude palm oil atau cpo. Jika negara sampai kalah , maka citra pemerintah akan rendah di mata masyarakat.
Sementara peneliti senior, Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (FEB) UB Joko Budi Santoso menegaskan persoalan minyak goreng yang terjadi sejak akhir tahun 2021 sampai sekarang masih menjadi perhatian serius semua pihak. Harga yang masih tinggi dan kelangkaan minyak goreng masih belum mampu diatasi dengan Kebijakan satu harga minyak goreng yang diberlakukan mulai 1 Februari 2022. Namun, dipertegahan bulan Maret ini, kebijakan tersebut dicabut.
Dimana harga minyak goreng kemasan disesuaikan dengan harga keekonomian atau sesuai dengan mekanisme pasar. Hal ini akan berdampak pada harga keseimbangan baru minyak goreng, dan tentunya dengan harga lebih tinggi.
Kebijakan ini mengindikasikan lemahnya kapasitas pemerintah dalam mengendalikan pasokan CPO sebagai baku minyak goreng, pemerintah tidak cukup mampu mempengaruhi kekuatan pelaku bisnis yang mengendalikan bisnis minyak goreng. Oleh kaerena itu diperlukan Asymetric policy atau kebijakan yang berbeda pada untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng masyarakat.
Pemberlakukan subsidi untuk minyak goreng curah memang sudah tepat, akan tetapi pemerintah juga perlu hadir dengan kebijakan subsidi terbatas bagi minyak goreng kemasan. Hal ini diberlakukan dengan system kupon untuk pembelian minyak goreng kemasan dengan sasaran masyarakat bawah dan usaha mikro.
Saiful Akbar ATV
