Kerjasama Penanganan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas

Sepakat, lembaga penegak hukum di Kota Malang dan Kota Batu melakukan perjanjian kerja sama penanganan peradilan bagi penyandang Disabilitas. Penanda tanganan kerjasama sama tersebut tidak lain untuk peningkatan pelayanan disabilitas dalam proses peradilan. Menjamin hak yang sama di hadapan hukum.

Kerjasama  Penanganan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas
Kerjasama Penanganan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas

AGROPOLITAN.TV- Sepakat, lembaga penegak hukum di Kota Malang dan Kota Batu melakukan perjanjian kerja sama penanganan peradilan bagi penyandang Disabilitas.

Penanda tanganan kerjasama sama tersebut  tidak lain untuk peningkatan pelayanan disabilitas dalam proses peradilan. Menjamin hak yang sama di hadapan hukum.

Institusi penegak hukum yang  terlibat dalam. Kerja sama ini mulai dari Pengadilan Negeri Kota Malang, Polresta Malang Kota, Kejaksaan Negeri Kota Malang, Kejaksaan Negeri Kota Batu serta Polres Batu.

Ketua Pengadilan Negeri Kota Malang, Judi Prasetyo menerangkan, kerjasama itu terkait penanganan peradilan bagi penyandang Disabilitas.Ketua PN Malang, Polresta Makota, Kejaksaan Kota Malang dan Batu.

“Kerja sama  ini untuk menyamakan program  dalam upaya peningkatan pelayanan disabilitas dalam proses peradilan. Menjamin hak yang sama di hadapan hukum.

Selain itu,kerjasama juga untuk memberikan akses yang luas untuk masyarakat pencari keadilan. Diharapkan, dapat memberikan nilai tambah peningkatan pelayanan agar lebih cepat, murah dan mudah dalam memberikan layanan.

Intinya, dengan kerja sama ini, sarana pra saranan layanan disabilitas yang sudah ada di masing-masing lembaga bisa teintegrasi. Sehingga bisa mempercepat proses penyidikan, penuntutan, dan sidang dalam proses peradilan.

Lebih lanjut Judi menjelaskan, salah satu point dalam kerja sama itu, para pihak sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Terutama terkait pelaksanaan perjanjian kerja sama ini 6 bulan sekali secara berkala.

Termasuk, jika dirasa perlu untuk upgrade sarana prasana untuk disabilitas. Tentunya, menyesuaikan dengan anggaran.

Dalam kerjasama itu, dihadiri juga, Direktur Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (Sapda), Nurul Sa’adah Andriani.

Saiful Akbar ATV