Jenis Pelayanan Dan Penyetoran Dalam Raperda Kota Batu Tentang Retribsui Pelayanan Kesehatan

Pansus DPRD Kota Batu terkait raperda pelayanan kesehatan masyarakat dalam pembahasannya bersama dengan ahli hokum dan dinas terkait, juga membahas tentang jenis pelayanan dan pembayaran serta penyetoran retribusi.

Jenis Pelayanan Dan Penyetoran Dalam Raperda Kota Batu Tentang Retribsui Pelayanan Kesehatan
Jenis Pelayanan Dan Penyetoran Dalam Raperda Kota Batu Tentang Retribsui Pelayanan Kesehatan

AGROPOLITAN.TV- Untuk jenis pelayanan kesehatan antara lain yaitu Poli Umum; Poli Gigi; Rawat Inap; Poli Kesehatan Ibu dan Anak; Pemeriksaan laboratorium; Unit Gawat Darurat; Pelayanan Ambulance; dan Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan. Retribusi terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

Selain itu, Pembayaran dan Penyetoran Retribusi harus dilakukan secara tunai dan non tunai melalui media elektronik dan lunas setelah pemberian pelayanan. Pembayaran dan Penyetoran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

LIHAT VIDEO BERITA DI SINI

Dimana Hasil Pembayaran dan Penyetoran Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas harus disetorkan ke Kas Daerah. Dan Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran Retribusi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Untuk wajib retribusi dapat mengajukan permohonan tertulis angsuran dan penundaan pembayaran atas Retribusi yang harus dibayar. Permohonan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi ditujukan kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk, dengan disertai alasan bahwa wajib retribusi mengalami keadaan di luar kekuasaannya, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban membayar Retribusi pada waktunya.

Permohonan harus diajukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal penagihan. Dan pemberian angsuran dan penundaan pembayaran dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi.

Pemberian angsuran dan penundaan hanya diberikan dengan beberapa ketentuan, yaitu  jumlah Retribusi terutang lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah); angsuran dapat diberikan maksimal 3 (tiga) kali pembayaran secara berturut turut dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan; dan penundaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan maksimal 1 (satu) bulan dari tanggal SKRD.

Abraham Patrikha ATV