Gelar Raperda Apersi Minta Relaksasi Izin Pembangunan Rumah Subsidi Untuk Bangkit Dari Pandemi
Asosiasi pengembang perumahan dan permukiman seluruh Indonesia(Apersi) DPD(Dewan Pimpinan Daerah) Jawa Timur, menggelar Rakerda di Kota Batu. Apersi berharap akan ada relaksasi izin pembangunan rumah subsidi maupun non-subsidi, terutama bagi MBR(Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Agar industri perumahan bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Ary Punka Aji 
AGROPOLITAN.TV - Asosiasi pengembang perumahan dan permukiman seluruh Indonesia(Apersi) DPD(Dewan Pimpinan Daerah) Jawa Timur, menggelar rakerda di Hall Golden Tulip Hotel Kota Batu. Acara yang dihadiri oleh ketua umum DPP Apersi Junaidi Abdillah ini juga di hadiri Walikota Batu Dewanti Rumpoko.
Dengan mengangkat tema bersama apersi tumbuh dan tangguh di era pandemi dalam penyediaan rumah MBR(Masyarakat Berpenghasilan Rendah) di Jawa Timur. Ketua DPD Apersi Jatim Mahkrus Soleh berharap lewat Rakerda ini selain bersilaturahmi dan berkonsolidasi. Apersi berharap dampak pandemi Covid-19 terhadap industri perumahan, bisa ditekan. Terlebih apersi berharap program pemerintah satu juta rumah bagi warga berpenghasilan rendah, bisa terus dilakukan.
Dalam sambutannya Walikota Batu Dewanti Rumpoko berharap kedepan akan ada kerjasama antara Apersi dengan Pemerintah Kota Batu terutama terkait penyediaan perumahan murah bagi warga maupun bagi PNS. Selain penyediaan perumahan murah, juga adanya edukasi teknis terkait pembangunan rumah bagi warga masyarakat terutama pada daerah yang layak dan tidak layak untuk dijadikan hunian. Sehingga rumah yang dibangun warga masyarakat bisa aman dan terhindar dari potensi bencana.
Sementara itu ketua umum DPP Apersi Junaidi Abdillah mengungkapkan saat ini lebih dari 60% rumah bersubsidi di indonesia merupakan sumbangsih Apersi. Namun adanya peralihan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang merupakan bagian dari Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), justru membuat industri perumahan bersubsidi stagnan. Untuk itu ketua umum DPP Apersi Junaidi Abdillah berharap akan adanya relaksasi PBG, apapun rekayasanya yang penting tidak melanggar hukum. Sehingga produksi rumah bersubsidi bisa terus jalan, dan tidak terbentur dengan perijinan yang masih belum tersosialisasikan merata hingga ke daerah.,
Junaidi menambahkan jika tidak ditemukan jalan keluar, kondisi perekonomian terutama di sektor properti yang mulai membaik di tengah pandemi Covid-19, terancam memiliki efek domino yang mendorong sektor perekonomian lainnya sepeti tenaga kerja juga terdampak.
Ary Punka Aji ATV
