Dinas Perizinan Butuh Dukungan Perda RTRW

Peraturan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) kota Batu yang belum final hingga saat ini telah menimbulkan persoalan bagi pelaku usaha. Terlebih, UU Cipta Kerja juga tengah berbenah setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan inkonstitusional bersyarat sehingga harus diperbaiki.

Dinas Perizinan Butuh Dukungan Perda RTRW

Judul : Dinas Perizinan Butuh Dukungan Perda RTRW

Lead In

Peraturan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) kota Batu yang belum final hingga saat ini telah menimbulkan persoalan bagi pelaku usaha. Terlebih, UU Cipta Kerja juga tengah berbenah setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan inkonstitusional bersyarat sehingga harus diperbaiki.

PKG

Koordinator perizinan, Tauchid Bashwara menerangkan bahwa tidak adanya daya dukung Perda RTRW membuat proses perizinan terhambat. Sehingga sementara ini, untuk perizinan masih mengacu pada Perda RTRW No 7 Tahun 2011 yang menggantikan Perda RTRW No 3 Tahun 2004.

Pada prinsipnya, memang izin ini kan ada manual dan sistem. Nah, kemudian pada saat pengurusan manual, terjadi perubahan OSS perizinan usaha versi pertama ke OSS Risk Based Approach (RBA), kemungkinan kendala-kendalanya di situ.

Dinas perizinan satu pintu sendiri sebagai operasional perizinan, memang harus ada daya dukung regulasi seperti Perda RTRW. Banyak cakupan yang tidak terakomodir di dunia usaha saat ini dan kemudian regulasi mengenai RDTRK.

Jurnalis : Abraham Patrikha

Editor    : Lusia Sinta