Jelang Pilpres 2024, Bawaslu Kabupaten Malang dan Linksos Rangkul Kelompok Rentan

Bawaslu Kabupaten Malang bekerjasama dengan Lingkar Sosial Indonesia (LINKSOS) menggelar Sarasehan Menuju Pemilu Inklusif terkait dengan peran kelompok rentan dalam pengawasan partisipatif masyarakat pada pemilu di Kabupaten Malang, khususnya Pilpres 2024 mendatang. Kelompok rentan dalam yang dibahas dalam sarasehan ini adalah, anak jalanan, waria serta difabel yang notabene memiliki hak yang sama dalam pemilu demokrasi.

Jelang Pilpres 2024, Bawaslu Kabupaten Malang dan Linksos Rangkul Kelompok Rentan
Jelang Pilpres 2024, Bawaslu Kabupaten Malang dan Linksos Rangkul Kelompok Rentan

AGROPOLITAN.TV - Bawaslu Kabupaten Malang bekerjasama dengan Lingkar Sosial Indonesia (LINKSOS) menggelar Sarasehan Menuju Pemilu Inklusif terkait dengan peran kelompok rentan dalam pengawasan partisipatif masyarakat pada pemilu di Kabupaten Malang, khususnya Pilpres 2024 mendatang. Kelompok rentan dalam yang dibahas dalam sarasehan ini adalah, anak jalanan, waria serta difabel yang notabene memiliki hak yang sama dalam pemilu demokrasi.

Sarasehan digelar sebagai tindak lanjut kesepakatan kerjasama kedua lembaga sejak April 2021 lalu, tentang kegiatan pengawasan partisipatif masyarakat dalam pemilu. Sarasehan dilakukan di kantor Bawaslu Kabupaten Malang, dihadiri oleh perwakilan kelompok difabel melalui Forum Malang Inklusi, tokoh masyarakat, perwakilan KPU Kabupaten Malang, serta serta jaringan nasional LINKSOS, Ride for Inclution yang tengah mengumpulkan praktik baik komunitas di daerah.

Ketua lingkar sosial Ken Kertaningtyas menegaskan, latar belakang dari adanya sarasehan ini adalah minimnya pengetahuan masyarakat umum, khususnya kelompok rentan tentang kepemiluan, sehingga cenderung abai terhadap proses pemilu dan pelanggaran yang terjadi.

Hal ini diketahui dari survei Divisi Pendidikan Pemilu dan Demokrasi (Dikpildem) LINKSOS, Maret 2021 lalu di Kabupaten Malang. Sedangkan di lingkup Malang Raya, LINKSOS dan Forum Malang Inklusi (FOMI) dalam Pilkada dan Pilpres 2019 lalu, bahwa sebagian besar penyandang disabilitas tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai pemilih dengan disabilitas.

Khususnya hasil survei LINKSOS pada Maret lalu,diantaranya menunjukkan 85 persen responden dari beberapa kecamatan di Malang tidak mengetahui apa saja  tahapan pemilu.

Mereka juga memilih tidak melapor jika mengetahui adanya dugaan pelanggaran dengan alasan tidak tahu cara melapor, tidak tahu kemana harus melapor, serta tidak mau ribet dan enggan mendapatkan masalah.

Sementara di tingkat penyelenggara Pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu juga minim pemahaman disabilitas dalam konteks kepemiluan.Penyelenggara Pemilu tidak sepenuhnya memahami ragam disabilitas, serta teknik dan etika berinteraksi.

Dampaknya, hak penyandang disabilitas dalam kepemiluan rentan terabaikan, dimulai dari tidak tercatatnya difabel dalam DPT sebagai penyandang disabilitas, serta tidak aksesnya TPS baik dari aksesibilitas fisik maupun pola interaksi dan layanan petugas pemilu yang belum ramah difabel, serta hak edukasi bagi difabel, keluarga dan lingkungannya.

Saiful Akbar ATV