Jawaban DPRD Kota Batu Terkait Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2017

Setelah Disampaikannya Tanggapan Dari Walikota Batu Dalam Rapat Paripurna Terhadap 2 Raperda, Dprd Kota Batu Juga Memberikan Jawaban Terkait Tanggapan Tersebut. Salah Satunya Raperda Yakni Tentang Perubahan Atas Perda Kota Batu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dprd Kota Batu.

Jawaban DPRD Kota Batu Terkait Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2017

Setelah Disampaikannya Tanggapan Dari Walikota Batu Dalam Rapat Paripurna Terhadap 2 Raperda Dprd Kota Batu Juga Memberikan Jawaban Terkait Tanggapan Tersebut. Salah Satunya Raperda Yakni Tentang Perubahan Atas Perda Kota Batu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dprd Kota Batu.

Terkait Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Kota Batu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dprd Kota Batu Dprd Kota Batu Mengapresiasi Terhadap Tanggapan Yang Disampaikan Oleh Walikota Bahwa Perubahan Atas Peraturan Daerah Ini Adalah Dalam Rangka Penyesuaian Dengan  Kebutuhan Dan Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan.

Disampaikan Juru Bicara Dprd Kota Batu Secara Umum Ketentuan Yang Ada Dalam Perda Tersebut Telah Diadopsi Secara Mutatis Mutandis Dari Peraturan Yang Lebih Tinggi Yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Namun Ada Hal Yang Krusial Alasan Raperda Tersebut Dipandang Perlu Adalah Karena Adanya Perubahan Peraturan  Perundangan Yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dprd Yang Terbit Setahun Setelah Pp Nomor 18 Tahun 2017 Berlaku Sehingga Perlu Dilakukan Koreksi Dan Penyesuaian Lebih Lanjut

Demikian Pula Dengan Adanya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan  Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Juga Menjadi Salah Satu Pertimbangan Dalam Penyusunan Raperda Dimaksud. Hal Ini Adalah Merupakan Upaya Untuk Menghindari Pertentangan Antara Peraturan Daerah Dengan Undang-Undang Peraturan Pemerintah Maupun Peraturan Menteri (Vertical Conflict Of Norm).