Arah Kebijakan Belanja Daerah Kota Batu Tahun 2021

Terkait dengan arah kebijakan belanja daerah, pemerintah daerah juga melakukan sinkronisasi dengan pemerintah pusat terkat strategi pencapaian yang sesuai dengan arah kebijakan pemerintah pusat pada tahun 2021, yang antara lain dijelaskan dalam arah kebijakan belanja daerah.

Arah Kebijakan Belanja Daerah Kota Batu Tahun 2021

agrpoloin.tv (131020) -Terkait dengan arah kebijakan belanja daerah, pemerintah daerah juga melakukan sinkronisasi dengan pemerintah pusat terkat strategi pencapaian yang sesuai dengan arah kebijakan pemerintah pusat pada tahun 2021, yang antara lain dijelaskan dalam arah kebijakan belanja daerah.

Arah kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat beserta strategi pencapaiannya.

Sesuai dengan arah kebijakan belanja pemerintah pusat, pada tahun 2021, arah kebijakan belanja adalah zero based budgeting, yaitu perencanaan anggaran yang diawali dengan menghitung seluruh rencana kebutuhan anggaran dari awal (zero basis) tanpa mengacu pada rencana kegiatan atau hasil kegiatan di periode sebelumnya (incremental basis), yang dikelompokkan dalam beberapa arah kebijakan.
Belanja dasar (basic spending), jenis belanja yang harus tersedia pada setiap perangkat daerah dalam mendukung operasional dan pemberian layanan kepada masyarakat, antara lain mencakup anggaran-anggaran operasional atau anggaran birokrasi yang antara lain gaji, tunjangan, honorarium tenaga non asn, dengan pokok kebijakan, kebutuhan belanja gaji dan tunjangan KDH-WKDH, Anggota DPRD dan ASN dihitung untuk 14 bulan, selain itu, kebutuhan honorarium pegawai non PNS yaitu Honorer dan THL dihitung untuk 12 (dua belas) bulan, sementara  kebutuhan belanja TPP ASN, memperhitungkan kemampuan keuangan daerah, untuk sementara dihitung untuk 8 (delapan) bulan, dengan kekurangan alokasinya diperhitungan pada saat penyusunan perubahan APBD 2021.

Selain itu, juga melakukan efisiensi belanja barang dan jasa pendukung operasional pelayanan kantor, berdasarkan rencana kebutuhan secara obyektif dan terukur, serta menyesuaikan kebutuhan belanja barang atau jasa dan modal yang sifatnya tidak mendesak serta dapat ditunda pengadaannya pada semester awal APBD tahun 20021, untuk dapat diusulkan kembali dalam perubahan APBD tahun 2021.

Abraham Patrikha Atv Melaporkan