Antisipasi Korupsi KPK Ingatkan Pengembang Segera Serahkan PSU Ke Pemda

Perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pusat melakukan kunjungan ke Balaikota Among Tani Pemkot Batu, selain mengingatkan pejabat untuk menjauhi korupsi. Perwakilan KPK mengingatkan pengembang perumahan di Kota Batu , untuk segera menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas atau PSU ke Pemerintah Daerah, hal ini jika tidak di lakukan akan menimbulkan potensi tindak pidana korupsi.

Antisipasi Korupsi KPK Ingatkan Pengembang Segera Serahkan PSU Ke Pemda

Perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pusat melakukan kunjungan ke Balaikota Among Tani Pemkot Batu, selain mengingatkan pejabat untuk menjauhi korupsi. Perwakilan KPK mengingatkan pengembang perumahan di Kota Batu , untuk segera menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas atau PSU ke Pemerintah Daerah, hal ini jika tidak di lakukan akan menimbulkan potensi tindak pidana korupsi.

Perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pusat melakukan kunjungan ke balaikota Among Tani Pemkot Batu, selain mengingatkan pejabat untuk menjauhi korupsi. Perwakilan KPK mengingatkan pengembang perumahan di Kota Batu , untuk segera menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas atau PSU KE Pemerintah Daerah. Penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum milik para pengembang ke Pemerintah Daerah di Kota Batu   masih minim hingga kini dari ratusan  pengembang di perkirakan masih mencapai 10 persen yang telah menyerahkan PSU ke Pemerintah Daerah  Kota Batu.

Wakil Ketua Kpk Lili Pintauli Siregar mengatakan bahwa belum diserahkannya fasilitas sosial dan fasilitas umum oleh pengembang perumahan kepada Pemerintah Daerah tersebut, berpotensi sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi, dan PSU yang belum diserahkan, dapat berpotensi sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi, yaitu penyalahgunaan aset pemerintah, dan masyarakat.
Berdasarkan catatan, pada periode 1991-2019, belum mencapai setengah dari jumlah pengembang  pengembang  yang telah menyerahkan PSU kepada Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Jawa Timur dan sudah dinyatakan sebagai aset resmi milik daerah.

                Wakil Ketua KPK mengingatkan bagi para pengembang perumahan yang belum menyerahkan PSU ke Pemerintah Daerah agar dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan  diharapkan para pengembang tersebut bisa segera menyerahakan PSU kepada Pemerintah Daerah.
                Komisi Pemberantasan Korupsi berharap untuk para pengembang ada itikad baik, dan Pemerintah Daerah untuk segera  menggandeng teman-teman Korwil KPK untuk pelaksanaan  dan mempersiapkan langkah lanjutan, dan para Kepala Daerah, dan masyarakat diminta untuk aktif pada saat ada pengembangan kawasan perumahan, sebelum mengajukan perizinan, para pengembang para perangkat daerah juga  bisa melakukan pengawasan.
                 
Sementara terkait peringatan Komisi Pembrantasan Korupsi tentang Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum, pengembang salah satu Kepala Daerah di Jawa Timur mengaku pihak nya akan melakukan sesuai arahan Komisi Pembrantasan Korupsi, dan di target kan di tahun 2024 fasilitas umum pengembang  di pastikan menjadi aset milik Pemerintah Daerah. 
Prasarana Sarana dan Utilitas  pengembang di Kota Batu hingga kini berjumlah ratusan  pengembang namun  di perkirakan 10  persen PSU yang telah di serahkan ke Pemerintah Daerah Kota  Batu.

Ary Fitriaji Atv Melaporkan